Dugaan Kerja Paksa di Taiwan, Rektor UHAMKA : ”Berharap Pemerintah Indonesia Segera mengindetifikasi Kasus Tersebut ”

Saat ini terdapat sekitar 6.000 mahasiswa Indonesia di Taiwan, dengan sekitar 1.000 mahasiswa yang ikut dalam skema kuliah-magang di delapan universitas yang masuk ke Taiwan pada periode 2017-2018 dan sebanyak 300 mahasiswa asal Indonesia yang terdaftar di Universitas Hsing Wu melalui program mahasiswa magang diduga menjalani kerja paksa di sebuah pabrik di Taiwa. Kasus tersebut mencuat setelah anggota parlemen Taiwan dari Partai Kuomintang, Ko Chih-en memberikan pernyataan melalui China Times.

Ratusan pelajar RI tersebut masuk perguruan tinggi tersebut melalui pihak ketiga atau perantara. Menurut laporan China Times seperti dikutip surat kabar Taiwan News, mereka menempuh kelas internasional khusus di bawah Departemen Manajemen Informasi sejak pertengahan Oktober 2018.

Ko menuturkan dalam sepekan para mahasiswa itu dikabarkan hanya belajar di kelas selama dua hari. Setelah itu mereka bekerja empat hari di pabrik selama 10 jam,per hari, diberikan istirahat selama 2 jam dan  mendapat jatah satu hari untuk libur.

Terhadap kasus tersebut, Rektor UHAMKA Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum )  memberikan pernyataan resmi.  Melalui, berikut lima sikap dan pernyataan Rektor  .UHAMKA  :  

  1. Dengan adanya pernyataan langsung dari seorang Legislator di Taiwan tentu ini menjadi pernyataan serius dan pemerintah Indonesia tidak boleh membiarkan saja. Maka dari itu Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengindetifikasi langsung kepada pihak terkait untuk memastikan masalah sebenarnya terjadi
  2. Adanya program kuliah sambil bekerja yang di inisiasi oleh pihak ketiga (broker) sangat memprihatinkan, perjanjian yang dibuat tersebut harus di telusuri oleh Ombusdman. Kemungkinan ada potensi maladministrasi dalam perjanjian kerja sama yang memayungi pengiriman pelajar Indonesia ke Taiwan untuk mengikuti kuliah –magang.
  3. Mendesak pihak Taipei Economic and Trade Office Indonesia (TETO) yang juga berperan sebagai kantor perwakilan pemerintah Taiwan di Indonesia untuk tidak menyembunyikan informasi yang sebenarnya terkait adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh universitas setempat dalam program kuliah-magang atau (Industrial Academia Collaboration). Jika terjadi pelanggaran maka pihak TETO harus menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia
  4. Untuk tidak mengulangi dan menelusuri kasus ini, maka mendesak pihak perwakilan Taiwan di Indonesia menghentikan program tersebut sampai ditemukan titik temu masalah ini.
  5. Menghimbau Sekolah terkait yang mengirimkan siswanya ke Taiwan untuk menghentikan kerjasama dengan pihak yang tidak bertanggung jawab

BACK