PERLUNYA DIALOG ANTAR UMAT BARAGAMA DEMI TERCIPTANYA KERUKUNAN BERAGAMA

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan masyarakatnya untuk hidup rukun. Sebab kerukunan merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan rakyat dan bangsa Indonesia. Tanpa terwujudnya kerukunan diantara berbagai suku, agama, ras dan antar golongan bangsa Indonesia akan mudah terancam oleh perpecahan dengan segala akibatnya yang tidak diinginkan.

Kerukunan dapat diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian pancasila. Keyakinan pada setiap agama adalah, dimana agama itu mengajarkan kebaikan, menghargai orang lain dan saling toleransi.

Agama secara umum merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat menjadi norma dan nilai yang diyakini dan dipercaya. Agama diakui sebagai seperangkat aturan yang mengatur keberadaan manusia di dunia.

Dalam diskusi jelang musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa yang mengangkat tema “ Kemajemujan untuk Kerukunan Bangsa refleksi dan Proyeksi “ di LPP AIKA UHAMKA (7/2/2018)  kegiatan FGD ini dibuka oleh Wakil Rektor IV UHAMKA Drs. Zamah Sari, M.Ag, hadir sebagai pembicara dalam FGD Ketua komisi Umat beragama MUI pudat 2010-2015 dan Komnas HAM 2012-2017, Dr. Manager Nasution, MA. Dan hadir Intelketual Muda Muhammadiyah, M. Abdullah Darraz, MA.

Dr. Manager Nasution, MA menyampaiakan pada dasarnya bangsa Indonesia hidup rukun, damai dan terbiasa dengan kemajemukan, meski terkadang ada pihak  – pihak tertentu yang memanfaatkan agama untuk memicu terjadinya gesekan demi kepentingan politik tertentu. Hal ini lah yang menyebabkan konflik antar agama. Menurutnya, jika terjadi konflik antar agama hal itu bersifat local, misalnya ada penolakan pembangunan tempat ibadah di suatu daerah di Indonesia. Untuk mengastisipasi konflik ini, caranya adalah hadirnya Negara di tengah masyarakat dalam bentuk peraturan yang mengikat semua pihak, sehingga konflik bias diselesaikan.

“ Negara harus membu7at peraturan agar tidak terjadi persekusi dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya, hindari main hakim sendiri. Ujar Tokoh Intelektual Muda MUhammadiyah”

Sedangkan menurut Wakil Rektor IV sekaligus Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah  Drs. Zamah Sari, M.A menyampaikan pada dasarnya tidak ada yang salah dengan doktrin agama dan para penganutnya, justru hubungan antar agama dalam tradisi local di Indonesia itu terjalin sangat indah.

Dan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Islam, UHAMKA berkomitmen dalam melayani seluruh umat beragama. Hal ini dibuktikan dengan jumlah mahasiswa yang berkeyakinan Nasrani yang jumlahnya lebih tinggi disbanding dengan mahasiswa muslim yang berada di daerah lain. Di Kupang, mahasiswa UHAMKA 70 % adalah nasrani, di Manokwari 90 % mahasiswanya beragama nasrani.

Dan berharap kearifan lokal dapat diangkat ke permukaan lagi dengan format baru. Pasalnya di era ini, dibutuhkan formulasi dalam melakukan pendekatan yang abru.

 

 

BACK