REKTOR UHAMKA Prof . Gunawan Suryoputro “Tanggapan Siaran Pers Kementristekdikti”

[SIARAN PERS]

No:003/RILIS/UHAMKA/2019

Suatu yang paling penting dalam setiap orientasi pendidikan adalah strategis pengelolaan sumber daya manusia (human resources) adalah “the people who are ready, willing and able to contribute to organizational goals”(Werther dan Davis, 1996: 596).

Berdasarkan pendapat ini, dapat dinyatakan bahwa SDM adalah orang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi perguruaan tinggi yang dibidangi oleh Kemenristekdikti. Perencanaan sumber daya manusia memungkinkan para manajer dan departemen sumber daya manusia untuk mengembangkan rencana pengembangan SDM Perguruan Tinggi yang mampu mendukung strategi secara proaktif terutama dari segi kualifikasi keilmuan. Karena selama ini kualifikasi SDM yang bersifat linearilisasi justru mengalami sumbatan kreatifitas keilmuan atau tidak dinamik terutama dalam melahirkan keilmuan dalam pengajaran berskala keimuan diperhitungan. Kemultidispliner justru menjadikan SDM yang berilmu dan makin potensial dalam ranah pendidikan berstandar, baik secara nasional maupun internasional;

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah dalam hal ini kemenristedikti segera mengukuhkan kebijakan pendidikan yang bersifat multidispliner sehingga ke depan dapat menjadi masukan bagi kepentingan pengajaran, pengembangan teori dan metodelogi, serta pemecahan masalah-masalah teknologi keilmuan sosial budaya, baik berskala nasional maupun secara global. Di antara misalnya:

  1. Kajian bersifat multi displiner keilmuan; teknologi berintegrasi sosial, begitu pula pendidikan Politik, ekonomi, budaya dan kesenian, kesehatan, ekologi, dan lainnya diintegrasikan;
  2. Kesetaraan otonomi pengelolaan PT, baik negeri maupun swasta bukan saja hanya pada tata kelola bersifat birokrasi akedemis saja, namun dalam penyetaraan bantuan dana keuangan pun sama;
  3. Termasuk untuk menghemat biaya Negara, maka perlu pelayanan Dikti disederhanakan dengan cara pemangkasan birokratisasi.

Nantinnya, Kemenrsitekdikti mungkin tidak hanya mengurus soal pajak pendapatan dosen yang sekedar terasa menggembirakan namun kekinian bersifat politis !

 

 

Jakarta, 07 Januari 2019

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BACK