Dugaan Kerja Paksa di Taiwan, Rektor UHAMKA : ”Berharap Pemerintah Indonesia Segera mengindetifikasi Kasus Tersebut ”

Saat ini terdapat sekitar 6.000 mahasiswa Indonesia di Taiwan, dengan sekitar 1.000 mahasiswa yang ikut dalam skema kuliah-magang di delapan universitas yang masuk ke Taiwan pada periode 2017-2018 dan sebanyak 300 mahasiswa asal Indonesia yang terdaftar di Universitas Hsing Wu melalui program mahasiswa magang diduga menjalani kerja paksa di sebuah pabrik di Taiwa. Kasus tersebut mencuat setelah anggota parlemen Taiwan dari Partai Kuomintang, Ko Chih-en memberikan pernyataan melalui China Times.

Ratusan pelajar RI tersebut masuk perguruan tinggi tersebut melalui pihak ketiga atau perantara. Menurut laporan China Times seperti dikutip surat kabar Taiwan News, mereka menempuh kelas internasional khusus di bawah Departemen Manajemen Informasi sejak pertengahan Oktober 2018.

Ko menuturkan dalam sepekan para mahasiswa itu dikabarkan hanya belajar di kelas selama dua hari. Setelah itu mereka bekerja empat hari di pabrik selama 10 jam,per hari, diberikan istirahat selama 2 jam dan  mendapat jatah satu hari untuk libur.

Terhadap kasus tersebut, Rektor UHAMKA Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum )  memberikan pernyataan resmi.  Melalui, berikut lima sikap dan pernyataan Rektor  .UHAMKA  :  

  1. Dengan adanya pernyataan langsung dari seorang Legislator di Taiwan tentu ini menjadi pernyataan serius dan pemerintah Indonesia tidak boleh membiarkan saja. Maka dari itu Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengindetifikasi langsung kepada pihak terkait untuk memastikan masalah sebenarnya terjadi
  2. Adanya program kuliah sambil bekerja yang di inisiasi oleh pihak ketiga (broker) sangat memprihatinkan, perjanjian yang dibuat tersebut harus di telusuri oleh Ombusdman. Kemungkinan ada potensi maladministrasi dalam perjanjian kerja sama yang memayungi pengiriman pelajar Indonesia ke Taiwan untuk mengikuti kuliah –magang.
  3. Mendesak pihak Taipei Economic and Trade Office Indonesia (TETO) yang juga berperan sebagai kantor perwakilan pemerintah Taiwan di Indonesia untuk tidak menyembunyikan informasi yang sebenarnya terkait adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh universitas setempat dalam program kuliah-magang atau (Industrial Academia Collaboration). Jika terjadi pelanggaran maka pihak TETO harus menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia
  4. Untuk tidak mengulangi dan menelusuri kasus ini, maka mendesak pihak perwakilan Taiwan di Indonesia menghentikan program tersebut sampai ditemukan titik temu masalah ini.
  5. Menghimbau Sekolah terkait yang mengirimkan siswanya ke Taiwan untuk menghentikan kerjasama dengan pihak yang tidak bertanggung jawab

PENGUMUMAN JADWAL KEGIATAN ODDI 2017 GELOMBANG 12

Pengumuman kegiatan Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI) bagi Mahasiswa Baru UHAMKA tahun Akademik 2017/2018, Adapun Pelaksanaaan :

  • ODDI GELOMBANG 12 dilaksanakan tanggal : 27-29 Oktober 2017
  • Pukul : 07.00 s/d Selesai

Dibawah ini peserta, tata tertib dan syarat Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI) Gelombang 12

  • SYARAT DAN DAFTAR PESERTA ODDI GELOMBANG 12     DOWNLOAD

 

PENGUMUMAN JADWAL KEGIATAN ODDI 2017 GELOMBANG 10 DAN 11

Pengumuman kegiatan Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI) bagi Mahasiswa Baru UHAMKA tahun Akademik 2017/2018, Adapun Pelaksanaaan :

  • ODDI GELOMBANG 10 dilaksanakan tanggal : 06 – 08 Oktober 2017
  • Pukul : 07.00 s/d Selesai
  • ODDI GELOMBANG 11 dilaksanakan tanggal : 13 – 15 Oktober 2017
  • Pukul : 07.00 s/d Selesai

Dibawah ini peserta, tata tertib dan syarat Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI) Gelombang 10

  • SYARAT DAN DAFTAR PESERTA ODDI GELOMBANG 10     DOWNLOAD

Dibawah ini peserta, tata tertib dan syarat Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI) Gelombang 11

  • SYARAT DAN DAFTAR PESERTA ODDI GELOMBANG 11     DOWNLOAD

 

Struktur Kurikulum 2013

Dalam teori kurikulum (Anita Lie, 2012) keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum –termasuk pembelajaran– dan penilaian pembelajaran dan kurikulum.

Struktur kurikulum dalam hal perumusan desain kurikulum, menjadi amat penting. Karena begitu struktur yang disiapkan tidak mengarah sekaligus menopang pada apa yang ingin dicapai dalam kurikulum, maka bisa dipastikan implementasinya pun akan kedodoran.

iklan4-gbr1
iklan4-tabel1
iklan4-tabel2

Pada titik inilah, maka penyampaian struktur kurikulum dalam uji publik ini menjadi penting. Tabel 1 menunjukkan dasar pemikiran perancangan struktur kurikulum SD, minimal ada sebelas item. Sementara dalam rancangan struktur kurikulum SD ada tiga alternatif yang di mesti kita berikan masukan.

 

iklan4-tbl2

Di jenjang SMP usulan rancangan struktur kurikulum diperlihatkan pada tabel 2. Bagaimana dengan jenjang SMA/SMK? Bisa diturunkan dari standar kompetensi lulusan (SKL) yang sudah ditentukan, dan juga perlu diberikan masukan.

Tiga Persiapan untuk Implementasi Kurikulum 2013

ADA pertanyaan yang muncul bernada khawatir, dalam uji publik kurikulum 2013? Persiapan apa yang dilakukan Kemdikbud untuk kurikulum 2013? Apakah sedemikian mendesaknya, sehingga tahun pelajaran 2013 mendatang, kurikulum itu sudah harus diterapkan. Menjawab kekhawatiran itu, sedikitnya ada tiga persiapan yang sudah masuk agenda Kementerian untuk implementasi kurikulum 2013. Pertama, berkait dengan buku pegangan dan buku murid. Ini penting, jika kurikulum mengalami perbaikan, sementara bukunya tetap, maka bisa jadi kurikulum hanya sebagai “macan kertas”.

Pemerintah bertekad untuk menyiapkan buku induk untuk pegangan guru dan murid, yang tentu saja dua buku itu berbeda konten satu dengan lainnya.

Kedua, pelatihan guru. Karena implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap, maka pelatihan kepada guru pun dilakukan bertahap. Jika implementasi dimulai untuk kelas satu, empat di jenjang SD dan kelas tujuh, di SMP, serta kelas sepuluh di SMA/SMK, tentu guru yang diikutkan dalam pelatihan pun, berkisar antara 400 sampai 500 ribuan.

Ketiga, tata kelola. Kementerian sudah pula mnemikirkan terhadap tata kelola di tingkat satuan pendidikan. Karena tata kelola dengan kurikulum 2013 pun akan berubah. Sebagai misal, administrasi buku raport. Tentu karena empat standar dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan, maka buku raport pun harus berubah.

Intinya jangan sekali-kali persoalan implementasi kurikulum dihadapkan pada stigma persoalan yang kemungkinan akan menjerat kita untuk tidak mau melakukan perubahan. Padahal kita sepakat, perubahan itu sesuatu yang niscaya harus dihadapi mana kala kita ingin terus maju dan berkembang. Bukankah melalui perubahan kurikulum ini sesungguhnya kita ingin membeli masa depan anak didik kita dengan harga sekarang.

sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013-4

BACK