PENGUMUMAN JADWAL KEGIATAN ODDI 2017 GELOMBANG 12

Pengumuman kegiatan Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI) bagi Mahasiswa Baru UHAMKA tahun Akademik 2017/2018, Adapun Pelaksanaaan :

  • ODDI GELOMBANG 12 dilaksanakan tanggal : 27-29 Oktober 2017
  • Pukul : 07.00 s/d Selesai

Dibawah ini peserta, tata tertib dan syarat Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI) Gelombang 12

  • SYARAT DAN DAFTAR PESERTA ODDI GELOMBANG 12     DOWNLOAD

 

PENGUMUMAN JADWAL KEGIATAN ODDI 2017 GELOMBANG 10 DAN 11

Pengumuman kegiatan Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI) bagi Mahasiswa Baru UHAMKA tahun Akademik 2017/2018, Adapun Pelaksanaaan :

  • ODDI GELOMBANG 10 dilaksanakan tanggal : 06 – 08 Oktober 2017
  • Pukul : 07.00 s/d Selesai
  • ODDI GELOMBANG 11 dilaksanakan tanggal : 13 – 15 Oktober 2017
  • Pukul : 07.00 s/d Selesai

Dibawah ini peserta, tata tertib dan syarat Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI) Gelombang 10

  • SYARAT DAN DAFTAR PESERTA ODDI GELOMBANG 10     DOWNLOAD

Dibawah ini peserta, tata tertib dan syarat Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI) Gelombang 11

  • SYARAT DAN DAFTAR PESERTA ODDI GELOMBANG 11     DOWNLOAD

 

Struktur Kurikulum 2013

Dalam teori kurikulum (Anita Lie, 2012) keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum –termasuk pembelajaran– dan penilaian pembelajaran dan kurikulum.

Struktur kurikulum dalam hal perumusan desain kurikulum, menjadi amat penting. Karena begitu struktur yang disiapkan tidak mengarah sekaligus menopang pada apa yang ingin dicapai dalam kurikulum, maka bisa dipastikan implementasinya pun akan kedodoran.

iklan4-gbr1
iklan4-tabel1
iklan4-tabel2

Pada titik inilah, maka penyampaian struktur kurikulum dalam uji publik ini menjadi penting. Tabel 1 menunjukkan dasar pemikiran perancangan struktur kurikulum SD, minimal ada sebelas item. Sementara dalam rancangan struktur kurikulum SD ada tiga alternatif yang di mesti kita berikan masukan.

 

iklan4-tbl2

Di jenjang SMP usulan rancangan struktur kurikulum diperlihatkan pada tabel 2. Bagaimana dengan jenjang SMA/SMK? Bisa diturunkan dari standar kompetensi lulusan (SKL) yang sudah ditentukan, dan juga perlu diberikan masukan.

Tiga Persiapan untuk Implementasi Kurikulum 2013

ADA pertanyaan yang muncul bernada khawatir, dalam uji publik kurikulum 2013? Persiapan apa yang dilakukan Kemdikbud untuk kurikulum 2013? Apakah sedemikian mendesaknya, sehingga tahun pelajaran 2013 mendatang, kurikulum itu sudah harus diterapkan. Menjawab kekhawatiran itu, sedikitnya ada tiga persiapan yang sudah masuk agenda Kementerian untuk implementasi kurikulum 2013. Pertama, berkait dengan buku pegangan dan buku murid. Ini penting, jika kurikulum mengalami perbaikan, sementara bukunya tetap, maka bisa jadi kurikulum hanya sebagai “macan kertas”.

Pemerintah bertekad untuk menyiapkan buku induk untuk pegangan guru dan murid, yang tentu saja dua buku itu berbeda konten satu dengan lainnya.

Kedua, pelatihan guru. Karena implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap, maka pelatihan kepada guru pun dilakukan bertahap. Jika implementasi dimulai untuk kelas satu, empat di jenjang SD dan kelas tujuh, di SMP, serta kelas sepuluh di SMA/SMK, tentu guru yang diikutkan dalam pelatihan pun, berkisar antara 400 sampai 500 ribuan.

Ketiga, tata kelola. Kementerian sudah pula mnemikirkan terhadap tata kelola di tingkat satuan pendidikan. Karena tata kelola dengan kurikulum 2013 pun akan berubah. Sebagai misal, administrasi buku raport. Tentu karena empat standar dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan, maka buku raport pun harus berubah.

Intinya jangan sekali-kali persoalan implementasi kurikulum dihadapkan pada stigma persoalan yang kemungkinan akan menjerat kita untuk tidak mau melakukan perubahan. Padahal kita sepakat, perubahan itu sesuatu yang niscaya harus dihadapi mana kala kita ingin terus maju dan berkembang. Bukankah melalui perubahan kurikulum ini sesungguhnya kita ingin membeli masa depan anak didik kita dengan harga sekarang.

sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013-4

Lowongan kerja

Kami adalah agen resmi ban Bridgestone yang terkemuka di Jakarta Kami melayani pembelian segala jenis tipe ban Ban untuk anggutan ringan sampai angkutan berat Untuk mobil pribadi sampai mobil niaga.

 

Membutuhkan:

“ HUMAN RESOURCES STAFF

 

Requirements :

  1. Pria / wanita
  2. Usia Max.32 tahun
  3. Pendidikan terakhir minimal S1 Psikologi/Manajemen SDM.
  4.  Memiliki pengalaman min. 1 – 2 tahun dibidang yang sama.
  5.  Mengerti dunia HRD

 

 

–  Paham rekrutmen-seleksi & menguasai kegiatan HRD Lainnya

–  Memiliki jiwa Leadership dan kemampuan perencanaan dan analisa yang baik

–   Cekatan, Disiplin ,Tingkat ketelitian tinggi, Inisiatif, tegas dan berani

–  Tanggung jawab dan mampu bekerjasama.

–   Diutamakan yang memiliki pengalaman di bidang personalia

 

Silakan kirimkan lamaran anda beserta pas foto terbaru di :

 

zett@aun.co.id

Toni@aun.co.id

Hp : 081290733008

 

PT. AUN WAHANA JAYA

Penghargaan & Ucapan Terima Kasih

Dalam rangka milad/dies natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (FEB-UHAMKA) ke-17 tahun (1997-2014), dengan rasa syukur dan harapan menjadi mitra yang lebih baik dan berkelanjutan dalam turut mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, maka dalam kesempatan ini kami, pimpinan fakultas dan seluruh civitas akademika FEB-UHAMKA, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi disertai ucapan terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kerja sama yang baik selama ini kepada:

  1. PP Muhammadiyah.
  2. Ditjen Dikti Kemdikbud RI.
  3. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
  4. Kopertis Wilayah III Jakarta.
  5. Seluruh orang tua mahasiswa.
  6. Alumni dan organisasi KAFE Bisnis UHAMKA.
  7. Perusahaan/organisasi/lembaga pemberi beasiswa dan sponsorship lainnya.
  8. Seluruh manajemen dan staf perusahaan/organisasi/lembaga/kementerian yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam: (1)  Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (2) Program praktik magang mahasiswa; (3) Penelitian mahasiswa untuk penulisan skripsi/tugas akhir; (4) Pengembangan staf perusahaan/studi lanjut; dan (5) Rekrutmen alumni (sebagai pengguna lulusan).

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Muhammadiyah terkait UU Ormas

Jakarta – Kado akhir tahun untuk Muhammadiyah dan ormas – ormas Islam yang selama ini menolak UU Ormas karena Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-undang Ormas (UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan) yang diajukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pembacaan putusan dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva.

Lewat putusan ini, MK menjaga agar negara tak mengintervensi‎ urusan internal ormas. Ini sekaligus menjamin kebebasan dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara RI 1945.

"Amar putusan mengadili menyatakan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Hamdan dalam persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2014).

‎Putusan bernomor 82/PUU-XI/2013 ini menetapkan soal hasil permohonan uji materi Pasal 1 Angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3).

Muhammadiyah punya alasan permohonan uji materi ini, yakni pertama, pengkerdilan makna kebebasan berserikat melalui pembentukan UU Ormas. Kedua, pembatasan kemerdekaan berserikat yang berlebih-lebihan. Ketiga, pengaturan yang tidak memberikan kepastian hukum. Dan keempat, turut campur pemerintah dalam penjabaran kemerdekaan berserikat.

‎Hasilnya, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan Muhammadiyah. Pasal yang dikabulkan yakni Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a.

"Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," kata Hamdan.

Putusan ini dibikin oleh sembilan hakim konstitusi, yakni Hamdan, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto.

MK memutuskan mengabulkan permohonan gugatan Pasal 8, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UU Ormas ini lantaran "beralasan menurut hukum"‎. Disebutkan dalam salinan putusan, "Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri."

Soalnya, masalah administrasi ini‎ hanyalah untuk memastikan terdaftarnya suatu Ormas. Dengan demikian, pelayanan terhadap ormas dalam menjalankan kegiatan dengan menggunakan anggaran negara dapat diatur oleh pemerintah.

"Suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara‎ tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum," papar salinan putusan MK ini.

‎MK menyatakan, walaupun pemohon tidak mengajukan permohonan pengajuan konstitusionalitas Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, dan Pasal 18 UU Ormas. Maka ketentuan mengenai pendaftaran ormas yang dikaitkan dengan lingkup suatu ormas harus dinyatakan inkonstitusional pula. Adapun tata cara pendaftaran ormas tersebut dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Ormas.

Selanjutnya, Muhammadiyah memandang Pasal 34 ayat (1) yang menyebut "Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama" bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Muhammadiyah, pemerintah menjadi berwenang ikut campur terlalu berlebihan, karena sampai bisa mengatur kewenangan otonomi masyarakat dalam mengatur organisasinya.

MK menilai arguman Muhammadiyah ini‎ sebagai "beralasan menurut hukum" alias menerima. "Negara tidak dapat mencampuri dan tidak dapat memaksakan suatu ormas mewajibkan anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, karena akan membelenggu kebebebasan masyarakat dalam mengatur urusan organisasinya yang menjadi wilayah otonomi masyarakat," papar MK.(dtk/sp)

sumber : http://www.sangpencerah.com/2014/12/mahkamah-konstitusi-kabulkan-gugatan.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Main Finance Issues That You Need to Solve While Repairing Your House

Here at Cerasis, we think it’s important that our clients and customers understand that transportation reverse logistics (or reverse logistics in general for that matter) is much more than just a flashy buzzword. It’s an integral part of helping your company thrive in today’s competitive business world. A key part of that is that you fully understand not only what reverse logistics involves and how it can help you, but what its history is. Reverse logistics really does go back further than most people realize.

 

The key reason that it’s only now getting the attention it deserves is through the development of transportation reverse logistics programs that help improve efficiency throughout the process.

 

With that said, we have assembled and written the Ultimate Guide to Transportation Reverse logistics as we have finalized our new technology product for Transportation Reverse Logistics. You can download a copy of the industry leading white paper by filling out the form to the right and below.

 

Cerasis developed, as an added functionality to our proprietary transportation management system, the Cerasis Rater, a transportation reverse logistics product in order to serve our shipper customers and future shipper customers to seamlessly handle returns, especially core returns, and warranty policies in the automotive aftermarket for Less-Than-Truckload shipping. However, for anyone who is looking to implement automation features, gain visibility into, and start reaping the benefits of an efficient transportation reverse logistics process, the Cerasis Reverse Logistics technology product is the only choice.

Creting Services with The Builders Best Solution For Construct

However, for anyone who is looking to implement automation features, gain visibility into, and start reaping the benefits of an efficient transportation reverse logistics process, the Cerasis Reverse Logistics technology product is the only choice.

 

Here at Cerasis, we think it’s important that our clients and customers understand that transportation reverse logistics (or reverse logistics in general for that matter) is much more than just a flashy buzzword. It’s an integral part of helping your company thrive in today’s competitive business world. A key part of that is that you fully understand not only what reverse logistics involves and how it can help you, but what its history is. Reverse logistics really does go back further than most people realize.

 

The key reason that it’s only now getting the attention it deserves is through the development of transportation reverse logistics programs that help improve efficiency throughout the process.

 

With that said, we have assembled and written the Ultimate Guide to Transportation Reverse logistics as we have finalized our new technology product for Transportation Reverse Logistics. You can download a copy of the industry leading white paper by filling out the form to the right and below.

 

Cerasis developed, as an added functionality to our proprietary transportation management system, the Cerasis Rater, a transportation reverse logistics product in order to serve our shipper customers and future shipper customers to seamlessly handle returns, especially core returns, and warranty policies in the automotive aftermarket for Less-Than-Truckload shipping.

BACK